Undang-Undang dan Peraturan Pegawai Negeri Sipil

Undang-Undang dan Peraturan Pegawai Negeri Sipil



Penerimaan CPNS
  1. UU No. 5 Tahun 2014: Aparatur Sipil Negara atau di sini
  2. Pokok-Pokok UU ASN bisa unduh di sini
  3. UU No. 43 tahun 1999: Perubahan atas UU No. 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
  4. PP No. 21 Tahun 2014: Pemberhentian PNS yang Mencapai BUP bagi Pejabat Fungsional
  5. PP No. 56 Tahun 2012: Perubahan Kedua Atas PP no. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Perubahan yang Pertama PP no. 43 Tahun 2007
  6. PP no. 01 Tahun 1983: Perlakuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Tewas Atau Cacat Akibat Kecelakaan Karena Dinas
  7. Perka BKN no. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS (disempurnakan)
  8. Permenpan & RB no. 35 Tahun 2013 tentang Nilai Ambang Batas TKD Seleksi CPNS dari Pelamar Umum Tahun 2013
  9. Permenpan & RB no. 24 tahun 2013 tentang Kebijakan Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan CPNS Tahun 2013
  10. Surat Edaran Menpan & RB no. B-2432/M.PAN.RB/7/2013 tentang Penerapan Sistem Computer Assisted Test (CAT) dalam Seleksi CPNS Tahun 2013 dan 2014
  11. Surat Edaran Menpan & RB no. B/2215/M.PAN-RB/7/2013 tentang Reformasi Sistem Pengadaan CPNS atau di SINI
  12. Permenpan & RB no. 233 tahun 2012 : Perubahan atas Permenpan no. 197 Tahun 2012 : Kebijakan Pengadaan CPNS bagi Jabatan yang Dikecualikan dalam Penundaan Sementara Penerimaan CPNS
  13. SE MENPAN no. 03 Tahun 2012 tentang data tenaga honorer kategori I dan daftar nama tenaga honorer kategori II
  14. Perka BKN no. 7 Tahun 2008 : Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik
  15. Perka BKN no. 43 tahun 2007: Tata Cara Permintaan, Penetapan dan Penggunaan Nomor Identitas PNS
  16. Perka BKN no.22 tahun 2007 : Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil
  17. Perka BKN no. 13A tahun 2006: Petunjuk Penetapan NIP CPNS
  18. Kepka BKN no. 38 Tahun 2003: Bentuk Persetujuan Teknis Pengangkatan PNS bagi CPNS yang Menjalani Masa Percobaan Lebih dari 2 Tahun
  19. Pedoman Nomor Induk Pegawai , Kartu Pegawai Negeri Sipil , KARIS/KARSU , TASPEN , ASKES
  20. Manajemen Kepegawaian Negara oleh Bapak Rusdi Laili
  21. Mengenal Masa Kerja PNS (Dari Masa CPNS sampai Masa Pensiun)
  22. Syarat Penetapan NIP CPNS Pelamar Umum Sesuai Perka.BKN no.9 Tahun 2012
  23. Edaran Sekjen Kemdikbud no. 1636/A4/KP/2013 tagl 15 Januari 2013 tentang Petunjuk Pengisian Formulir Isian Data Pegawai dan  Format Isian Biodata Pegawai DIKBUD Final

Pengadaan PNS
    1. SSCN Sistem Seleksi CPNS Nasional online
    2. Computer Assisted Test (CAT)
    3. Reformasi Sistem Pengadaan CPNS
    4. PP no. 11 Tahun 2002: Perubahan atas PP no. 98 tahun 2000 tentang pengadaan PNS
    5. Kepka BKN no. 11 Tahun 2002: Ketentuan Pelaksanaan PP no. 11 tahun 2002 Jo PP no. 98 tahun 2000 tentang  Pengadaan PNS (Ketentuan tentang Pejabat yang berwenang mengesahkan foto copy ijazah/STTB terdapat Lampiran 1A) atau unduh di sini
    6. Perka BKN no. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS
Formasi PNS
    1. PP no. 54 Tahun 2003: Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
    2. Daftar Alokasi CPNS 2014
    3. Jabatan-Jabatan yang Dapat Dialokasikan untuk Formasi ASN
    4. Pedoman formasi PNS
Penghargaan Pengalaman Kerja Masa Lampau
  1. PP no. 11 Tahun 2002 pasal 13 menjelaskan:
    Pada saat pengangkatan pertama Calon Pegawai Negeri Sipil ada kalanya yang bersangkutan telah mempunyai masa kerja yang dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok.
  2. PP no. 38 Tahun 1964: Peraturan Khusus tentang Penghargaan Pengalaman Kerja bagi PNS
  3. Prosedur Peninjauan Masa Kerja
  4. Cara Menghitung Masa Kerja Golongan
  5. Dasar Hukum Perhitungan Masa Kerja Golongan, PP no.38 Tahun 1964, PP no. 201 tahun 1961
Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE)
  1. Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE)
  2. Peraturan Kepala BKN no. 7 Tahun 2008 tentang KPE
Pakaian PNS
  1. Keppres no. 18 Tahun 1972: Jenis-Jenis Pakaian Sipil, diubah dengan Keppres no. 50 Tahun 1990

Larangan Menjadi Anggota Partai
    1. PP no. 37 Tahun 2004: Larangan PNS menjadi anggota partai politik
    2. PP no.05 tahun 1999: Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik
    3. Pedoman Larangan Menjadi Anggota Partai
Pembatasan dalam Usaha Swasta
  1. PP no. 06 Tahun 1974: Pembatasan Pegawai Negeri dalam usaha swasta, atau di sini
Pernikahan PNS
    1. UU no. 01 Tahun 1974: Perkawinan
    2. PP no. 45 Tahun 1990: Perubahan atas PP no. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan perceraian PNS
    3. PP no. 09 Tahun 1975: Peraturan Pelaksanaan UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
    4. SE Kepala BKN no. 48 tahun 1990: Ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS jo SE Kepala BKN no. 08 tahun 1983
    5. Pedoman Pernikahan PNS
Kenaikan Pangkat PNS
    1. PP no. 63 tahun 2009: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkutan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
    2. PP no. 12 Tahun 2002 : Perubahan PP 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
    3. PP no. 20 Tahun 1991: Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara Langsung
    4. Perka BKN no. 2 Tahun 2011: Kenaikan Pangkat dan BUP bagi PNS yang Dipekerjakan atau Diperbantukan Secara Penuh Di Luar Instansi
    5. Kepka BKN no. 12 Tahun 2002: Juknis PP no. 12 Tahun 2002 tentang kenaikan pangkat PNS
    6. Pedoman Kenaikan Pangkat PNS
Pengangkatan dalam Jabatan Struktural
    1. PP no. 13 Tahun 2002: Perubahan atas PP no 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural
    2. Permenpan & RB no. 34 Tahun 2011: Pedoman Evaluasi Jabatan, Lampiran
    3. Permenpan & RB no. 33 Tahun 2011: Pedoman Analisa Jabatan, Lampiran
    4. KEP/61/M.PAN/8/2004 : Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan
    5. Perka BKN no. 13 Tahun 2011: Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
    6. Perka BKN no. 12 Tahun 2011: Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan
    7. Kepka BKN no. 13 Tahun 2002: Juknis PP no. 13 Tahun 2002  tentang pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural
    8. Kepka BKN no. 09 tahun 2006: Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural
    9. Pedoman Pengangkatan dalam Jabatan Struktural
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
    1. PP no. 40 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
    2. Perpres no. 97 tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden no. 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
    3. Pedoman Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
Larangan Jabatan Rangkap bagi PNS
  1. PP no. 47 Tahun 2005: Perubahan atas PP 29 Tahun 1997 tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap
PNS yang Diangkat Jadi Pejabat Negara
  1. PP no. 4 Tahun 1976: Pegawai Negeri yang Menjadi Pejabat Negara
Peraturan Gaji PNS
  1. PP no. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas PP no.7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS
  2. PP no. 48 Tahun 2013: Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2013 kepada Pegawai Negeri, Pejabat NEgara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan
  3. PP no. 22 tahun 2013: Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah N0. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Lampiran atau di sini
  4. Peka BKN no. 20 Tahun 2013: Ketentuan Teknis Pelaksanaan PP 44 tahun 2013 tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS:
  5. Telaahan Pembayaran Gaji dan Tunjangan terkait dengan status kepegawaian bagi PNS, terbitan BKN tahun 2008, berlaku untuk semua PNS.
Tunjangan PNS
    1. Tunjangan Kinerja untuk PNS
    2. Tunjangan Keluarga, Kepres No. 17 tahun 2000 pasal 29, PP no. 13 tahun 1980 Pasal 1
    3. Tunjangan Pangan (PerDirjen Perbendaharaan No.PER-11/PB/2012)
    4.  Tunjangan Jabatan Struktural PNS:
      - (1) Tunjangan Jabatan Struktural PNS (Perpres no. 26 Tahun 2007)
      - (2) Tunjangan Jabatan Struktural Anggota TNI dan Anggota POLRI (Perpres no. 27/2007  untuk TNI dan no. 28/2007 untuk POLRI)
    5. Tunjangan Jabatan Fungsional atau Dipersamakan: SE Dirjen Anggaran No S-6053/PB/2006
      (1) Tunjangan Fungsional PNS ( ada 42 jenis jabatan fungsional PNS silakan baca lampiran I, SE Dirjen Anggaran No S-6053/PB/2006 )
      (2) Tunjangan Fungsional Anggota POLRI ( ada 6 jenis silakan baca lampiran II, SE Dirjen Anggaran No S-6053/PB/2006 )
      (3) Tunjangan Fungsional AnggotaTNI ( ada 11 jenis silakan baca lampiran III, SE Dirjen Anggaran No S-6053/PB/2006 )
    6. Perka BKN no.39 tahun 2007: Tata cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional
    7. Tunjangan Umum ( bagi yang tidak termasuk S/F/D), Perpres no. 12 Tahun 2006
    8. Kepka BKN no. 18 tahun 2006: Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil
    9. Tunjangan Kemahalan Daerah/Tunjangan khusus Propinsi Papua, Keppres no. 68 Tahun 2002
    10. Tunjangan Resiko/Tunjangan Kompensasi Kerja, Perpres  no. 88 Tahun 2006 Tunjangan Beresiko bagi Petugas Permasyaratan, Keppres no. 48 Tahun 1995/Radiasi, Keppres no. 59 Tahun 2001/Persandian, Keppres no. 42 Tahun 2004/Nuklir, Perpres no. 24 Tahun 2005/Arsip Statis, Perpres no. 48 Tahun 2005/Nuklir
    11. Tunjangan Tugas Belajar, Keppres no. 57 tahun 1986
    12. Tunjangan Hari Tua dan Pemelihara Kesehatan, PP no. 25 tahun 1981
    13. Tunjangan Pensiun, UU no. 11 Tahun 1969 dan PP no. 08 Tahun 1989
    14. Tunjangan cacat dan kematian, PP no. 12 Tahun 1981
    15. Tunjangan Fungsional Dosen, Perpres no.65 Tahun 2007 , Keppres no. 9 Tahun 2001
    16. Tunjangan Profesi Dosen
      -Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang memenuhi persyaratan, PP no. 41 Tahun 2009
      - Tunjangan tugas tambahan sebagai pimpinan di PTN : Perpres no.65 Tahun 2007
Kesehatan PNS
    1. Perpres no. 12 tahun 2013: Jaminan Kesehatan
    2. PP no. 22 tahun 1984: Pemeliharaan Kesehatan PNS dan Penerimaan Pensiun Beserta Anggota Keluarganya
Uang makan, Lembur, Honor lain-lain, Bantuan rapat, Pelatihan, Seminar, Biaya Penjalanan PNS
    1. Permenkeu No. 113/PMK.05/2012 : Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap
    2. Permenkeu no. 141/PMK.02/2013   tanggal   18 Oktober 2013, tentang  Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2014.
    3. Permenkeu no. 99/PMK.02/2013 tanggal 4 Juli 2013 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2014
    4. PerMenkeu no. 22/PMK.05/2007: Pemberian Uang Makan bagi PNS
Tabungan Perumahan dan Tabungan Hari Tua PNS
    1. Keppres no. 46 tahun 1994 : Perubahan Keppres no. 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil
    2. KepMenkeu no.478/KMK.06/2002  : Persyaratan Dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi Pegawai Negeri Sipil Diubah dengan 500/KMK.06/2004
    3. Keppres no. 56 tahun 1974: Besarnya Iuran yang dipotong dari gaji PNS, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun
Pajak Penghasilan  PNS
    1. PP no. 80 Tahun 2010: Tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD (situs asli). Catatan: Peraturan Pemerintah ini menggantikan PP 45 Tahun 1994
    2. Permenkeu 262/PMK.03/2010 (lengkap dengan lampirannya): peraturan pelaksana PP 80 Tahun 2010
Daftar Urut Kepangkatan PNS
    1. PP no. 15 Tahun 1979 : Daftar Urut Kepangkatan PNS
    2. Surat Edaran Kepala BKN 03 Tahun 1980 : Petunjuk Daftar Urut Kepangkatan PNS
    3. Pedoman DUK
Pendidikan dan Pelatihan
    1. PP no. 101 tahun 2000: Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
    2. Keppres no. 05 tahun 1996: Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil
    3. SE Bersama Kepala BAKN dan Ketua LAN No. 11/SE/1981 dan No.181/Seklan/7/81 tentang Pelaksanaan Latihan Prajabatan
Tugas Belajar dan Ijin Belajar
    1. Perpres no. 12 Tahun 1961: Pemberian Tugas Belajar
    2. Keppres no. 57 tahun 1986: Tunjangan belajar dosen hanya dosen tugas belajar dalam negeri
    3. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224 Tahun 1961 tentang Tugas Belajar
    4. Surat Edaran Menpan & RB no. 4 Tahun 2013 : Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar atau di SINI
    5. SE/18/M.PAN/5/2004: SE MenPan tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi PNS
    6. Produk Hukum yang Berkaitan dengan Tugas Belajar dan Ijin Belajar untuk Dosen
Penyesuaian Jabatan
    1. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2002   tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
    2. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara no. 12 Tahun 2002: Juknis PP no. 12 Tahun 2002 tentang kenaikan pangkat PNS
    3. Keputusan Ketua LAN No. 527/IX/6/4/1996 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pengganti Ujian Dinas
    4. Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 12/SE/1981 dan Nomor 193/Seklan/8/1981 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas (isinya)
    5. Pengecualian terdapat di : Pasal 32 mPP. Nomor 12 Tahun 2002 
Korps PNS
    1. Keppres no. 82 Tahun 1971 tentang Korps Pengawai Republik Indonesia
    2. Pedoman Korps PNS
Anggaran Korps PNS
    1. Keppres no. 16 Tahun 2005: Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (mencabut Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2000)
    2. Keppres no. 93 Tahun 2001: Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan bagi PNS yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia
    3. Keppres no.63 Tahun 1994: Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), (mencabut Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1989 beserta lampirannya)
    4. Pedoman anggaran Korps PNS
Sumpah/Janji PNS
    1. PP no. 21 Tahun 1975: Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil
    2. Perpres no. 11 tahun 1959: Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang
    3. Surat Edaran Kepala BKN no. 14/SE/1975: Petunjuk Pengambilan Sumpah, Janji PNS
Moral Etika PNS
    1. PP no. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
    2. Pedoman Moral Etika PNS
Displin PNS
    1. PP no. 53 Tahun 2010: Disiplin Pegawai Negeri Sipil
    2. Peraturan Pelaksana : Perka BKN no. 21 tahun 2010
    3. Pedoman Displin PNS
Penilaian Kineja PNS
    1. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
    2. Panduan Penyusunan SKP
    3. PP no. 46 Tahun 2011: Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
    4. Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 02 Tahun 2013 tertanggal 15 Februari 2013 tentang Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja PNS
    5. Perka BKN no. 1 Tahun 2013: Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS atau di sini   ( membatalkan SE Kepala BKN no.  02/SE/1980 )
    6. Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja PNS (Perka BKN No. 20 Tahun 2011)
    7. Pedoman Penilaian Kinerja PNS
    8. Daftar Penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS (DP3)
Cuti PNS
    1. PP no. 24 Tahun 1976: Cuti Pegawai Negeri Sipil, atau di sini
    2. SE Kepala BAKN no. 01/SE/1977 : Permintaan dan Pemberian cuti PNS beserta 25 lembar lampiran (I-XXV)
    3. Pedoman Cuti PNS  atau di sini : Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Besar, Cuti Bersalin, Cuti Alasan Penting dan Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)
    4. Keputusan MA tentang Pembayaran tunjangan bagi PNS yang menjalani cuti besar
    5. Tanggapan BKN ke Kabiro MA tentang hak cuti PNS
Pemindahan/Mutasi PNS di Lingkungan Kemdikbud
    1. Permendikbud no. 08 Tahun 2014 : Alih Jabatan/Tugas Pegawai Negeri Sipil Non Dosen Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dosen
    2. Permendikbud no. 13 Tahun 2012 dan Lampiran: Pengganti/Membatalkan Permendikbud no. 61 tahun 2009
    3. Permendikbud no.61 Tahun 2009: Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (termasuk pejabat yang berwenang lakukan mutasi)
    4. SE/15/M.PAN/2004: SE Menpan tentang Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Non Guru
    5. Surat Edaran Sekjen 4841/A4.5/KP/2009: Alih tugas/alih fungsi/melimpah menjadi PNS dosen
    6. SK Dirjen Dikti 2933/D/T/2001: Perpindahan Pegawai Negeri Sipil non dosen menjadi dosen di Perguruan Tinggi dan Perpindahan dosen PNS antar Perguruan Tinggi
    7. 44128/A2.IV/KP/2000: Edaran Sekjen Kemdikbud: Penerimaan PNS Menjadi Tenaga Kependidikan di Lingkungan Kemdikbud
Pemindahan/Mutasi PNS
  1. PP no. 63 tahun 2009: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkutan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  2. Kepka BKN no. 70 KEP 2003: Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kanreg BKN untuk menetapkan SK dan Persetujuan Teknis tentang Mutasi Kepegawaian
  3. KepKa BKN no. 15 Tahun 2003: Juknis Pengawasan dan Pengendalian di bidang Kepegawaian sebagai Pelaksanaan PP no. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS
  4. Kepka BKN no. 13 Tahun 2003 : Juknis Pelaksanaan PP no. 9 Tahun 2003
Penghargaan dan Sanksi PNS
    1. Website Resmi Badan Pertimbangan Kepegawaian
    2. PP no. 24 Tahun 2011: Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) dengan penjelasannya atau di sini
    3. PP no. 83 Tahun 2008: Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum
    4. Surat kepala BKN no. K.26-30/V.326-2/99 tanggal 20 November 2012 tentang PNS yang Dijatuhi Hukuman Pidana atau di sini
    5. Pedoman Penghargaan dan Sanksi PNS
Pedoman Penataan PNS, Evaluasi dan Analisa Jabatan
  1. Permenpan & RB no. 34 Tahun 2011: Pedoman Evaluasi Jabatan, Lampiran
  2. Permenpan & RB no. 33 Tahun 2011: Pedoman Analisa Jabatan, Lampiran
  3. Kepmenpan no. KEP/23.2/M.PAN/2004 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil
Pemberhentian PNS
    1. PP no. 44 Tahun 2011: Perubahan Ketiga PP no. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS,  Perubahan Pertama PP no. 1 Tahun 1994 , Perubahan kedua PP no.65 Tahun 2008
    2. PP no. 04 Tahun 1966: Pemberhentian/pemberhentian sementara PNS
    3. SE Kepala BKN no. 04 tahun 1980: Pemberhentian PNS
    4. Pedoman Pemberhentian PNS
Pensiun PNS
    1. Surat Edaran Bersama Kepala BKN & DIrjen Perbenharaan Kemenkeu tentang Tindak Lanjut Perubahan BUP Sesuai UU no. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP no. 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS yang Mencapai BUP bagi Pejabat Fungsional
    2. Surat Kepala BKN no. K.26-30/V.7-3/99 tanggal 17 Januari 2014 tentang  Batas Usia Pensiun (BUP) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merujuk pada UU no. 5 Tahun 2014
    3. Daftar Batas Usia Pensiun PNS (update 18 Februari Tahun 2014)
    4. UU no. 11 Tahun 1992: Dana Pensiun
    5. UU no. 11 Tahun 1969: Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai
    6. PP no. 08 Tahun 1989: Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Serta Pemberian Pensiun Janda/Dudanya
    7. Kepka BKN no. 14 tahun 2003 : Juknis tentang Pemberhentian PNS dan Pemberian Pensiun PNS serta Pemberian Pensiun Janda/Dudanya
    8. PP no. 05 tahun 1987: Perlakuan terhadap Penerima Pensiun/Tunjangan yang hilang
    9. PP no. 22 tahun1984: Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun Beserta Anggota Keluarganya
    10. Permenkeu no. 109/PMK.05/2013 tentang Pelaksanaan Pembayaran Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya Serta Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Besaran Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya
    1. PP no. 25 Tahun 2013: Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/dudanya dan Lampirannya
PP no. 04 Tahun 1982: Pemberian Uang Duka Wafat bagi Keluarga Penerima Pensiun

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

AMALIYAH NAHDLIYAH (Nahdlotul Ulama')

AMALIYAH NAHDLIYAH Drs. KH. Muhammad Muhsin A.      PENGERTIAN Amaliyah Nahdliyah adalah amal perbuatan lahir, baik yang berhubungan dengan Ibadah, Mu’amalah maupun Akhlaq; yang biasa dilakukan oleh kaum Nahdliyyin, bisa jadi secara formal warga Jam’iyyah Nahdlatul Ulama atau bukan. Nahdlatul Ulama memperjuangkan berlakunya Ajaran Islam ala Ahlussunnah wal Jama’ah, oleh karena itu menurut NU, cara berfikir dan bentindak, cara bertheologi maupun beramal, yang benar didasarkan pada Ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama’ah. Menurut NU, Islam adalah ahlussunnah wal jama’ah, maka kaum nahdliyyin tidak mendasarkan perbuatannya kecuali pada ahlusunnah wal jama’ah. Secara praktis, amaliyah ahlussunnah wal jama’ah NU di dasarkan pada cara bertheologi menurut madzhab theologi Al-Asy’ary dan Al-Maturidy, dalam bidang fiqh mengikuti salah satu madzhab empat, yaitu : Hanafy, Maliky, Syafi;y dan Hambaly; serta mengamalkan tasawuf sesuai dengan cara tasawuf Imam al-Junai...
Baca selengkapnya

MAKALAH PERKEMBANGAN AGAMA PADA MASA DEWASA

Gambar
PERKEMBANGAN AGAMA PADA MASA DEWASA Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas pada mata kuliah                                                              “ Psikologi Dakwah ”                                                                                  ...
Baca selengkapnya

DELIK PERCOBAAN, PENYERTAAN, DAN PERBARENGANAN PIDANA DALAM KUHP

DELIK PERCOBAAN PIDANA DALAM KUHP Oleh : IRAWAN JATI MUSTIKO, SH, MH A.   Percobaan ( POGING ) Merupakan perluasan pertanggungjawaban pidana terhadap suatu perbuatan pidana, dia bukan merupakan delik mandiri, sehingga harus dilengkapi dengan delik pokok. Selanjutnya karena hanya merupakan perluasan pertanggungjawaban pidana maka ancamannya tidak maksimum tetapi dikurangi 1/3 dari pidana pokok maksimum. Dari segi tata bahasa istilah percobaan adalah usaha hendak berbuat / melakukan sesuatu, Percobaan dapat dikatakan pula sebagai perbuatan pidana yang belum selesai . Delik percobaan diatur dalam: Bab IV KUHP Psl 53 1. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah   ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan & tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri 2. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga. 3. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati/pida...
Baca selengkapnya